JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Senior Pol-Tracking Institute Tata Mustasya mengatakan, Presiden harus merombak para menteri di jajaran kabinetnya yang mencalonkan diri kembali pada pemilu legislatif. Bila tidak, sisa masa pemerintahan ini akan berlangsung tidak efektif.
"Ini benar-benar kerugian bagi negara. Sebab, akhirnya menteri bekerja dengan pola 2-1-2. Dua tahun pertama belajar, satu tahun benar-benar bekerja, dan dua tahun terakhir mencari posisi-posisi baru. Akhirnya, yang dirugikan adalah publik," kata Tata, Kamis (25/4/2013), di Jakarta.
Jadi, kata Tata, yang terbaik adalah Presiden mengganti menteri-menteri yang mencalonkan diri kembali. "Kalau tidak, nantinya para menteri akan cuti bersama," ujarnya.
Ditegaskan Tata, peran Presiden sangat vital untuk tetap menjaga berlangsungnya pemerintahan dengan keberadaan menteri yang menjadi calon anggota legislatif. "Bila harus membuat regulasi baru, saya rasa sudah terlambat. Regulasi tersebut sebaiknya telah disusun sejak satu tahun lalu karena pembahasannya pasti alot," ujarnya.
Ditekankan oleh Tata, pencalonan kembali menteri menjadi caleg merupakan cerminan dari demokrasi "internal" di partai politik yang belum berjalan. "Para pemimpin dan tokoh-tokoh parpol masih ingin memiliki kekuasaan politik di parpol mereka dengan menjadi pejabat publik," ujarnya.
Ada kekhawatiran umum bila tidak memegang jabatan publik, daya tawar tokoh-tokoh ini akan berkurang drastis. "Ini juga karena jabatan publik ditengarai masih menjadi sumber pendanaan parpol di antaranya melalui proses legislasi," kata Tata.
Golkar agak berbeda oleh karena ada dua kemungkinan. Pertama, secara institusional demokrasi internal di Golkar lebih baik. Kedua, secara individual, menteri-menteri Golkar dapat memegang peran penting tanpa jabatan publik karena mereka secara individual masih menentukan dalam pendanaan parpol.
"Beberapa menteri Golkar memang berlatarbelakang pengusaha," kata Tata.
Menurut Tata, dari sisi institusional demokrasi internal parpol memang Golkar dan PPP lebih baik dan matang daripada partai-partai politik baru. Partai-partai lama tidak memiliki God Father. "Parpol warisan Orde Baru malah tumbuh dengan mekanisme yang jelas," ujar Tata.
"Coba bandingkan dengan PDI-P, Hanura, Gerindra, dan PKB; yang seolah-olah ada pemilik tunggalnya. Tidak mengherankan bila mekanisme pendanaan partai misalnya tidak berjalan dengan baik," demikian dipaparkan Tata.
Editor :
Marcus Suprihadi
Anda sedang membaca artikel tentang
Hindari Cuti Bersama Para Menteri
Dengan url
http://automotivecyberspaces.blogspot.com/2013/04/hindari-cuti-bersama-para-menteri.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hindari Cuti Bersama Para Menteri
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Hindari Cuti Bersama Para Menteri
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar