JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menerima dua nama baru anggota Dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap direksi badan usaha milik negara. Kedua nama itu diserahkan oleh Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo saat memenuhi panggilan BK hari ini, Selasa (20/11/2012).
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa mengatakan, dua nama baru yang diberikan kepada BK ini menggantikan revisi dua nama yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beberapa waktu lalau. "Jadi dua nama yang di-drop (Menteri BUMN) Dahlan Iskan ada kesalahan teknis sehingga kemudian diganti dengan yang dua ini," ujar Prakosa, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.
Prakosa mengatakan bahwa pemberian dua nama itu lantaran adanya keteledoran dalam mengidentifikasi anggota DPR yang ikut dalam pertemuan di luar rapat dengan direksi. "Itulah keteledoran. Yang jelas itu kesalahan lihat, salah identifikasi karena jarang lihat," ucap Prakosa.
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo mengatakan, dirinya menyampaikan klarifikasi kepada BK DPR atas penyebutan dua nama politikus DPR yang dikabarkan melakukan pemerasan terhadap dirinya. Rudy menegaskan bahwa M Ichlas El Qudsy dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat kasus itu.
"Yang saya laporkan ke BK itu ada dua. Satu Ibu Timo Pangerang dan M Ichlas El Qudsy tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober di DPR itu," ujar Rudy.
Rudy mengatakan, dirinya sama sekali tidak menyampaikan hal lain dalam pemanggilan BK kali ini. Ia menjelaskan apa yang sudah dilaporkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya. Ia pun mengakui bahwa ada upaya pemerasan terhadap Merpati.
"Ada beberapa ya, tetapi saya inginkan lebih bersih dan profesional. Saya tidak menuduh apa-apa, kok. Pembahasannya tentang laporan kejadian. Tanya BK," ucap Rudy yang langsung pergi meninggalkan gedung DPR.
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerahkan tiga kasus pemerasan terhadap tiga direksi BUMN. Salah satu BUMN yang sempat dimintai jatah adalah PT Merpati Nusantara Airlines. Direksi Merpati sempat menjanjikan akan memberikan success fee kepada anggota DPR terkait permohonan peningkatan dan penyertaan modal negara.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, mengungkapkan aduan Dahlan Iskan terkait pertemuan direksi Merpati dengan sejumlah anggota Komisi XI di ruang pimpinan komisi, beberapa waktu lalu. Namun, Achsanul membantah jika pertemuan itu disebut sebagai upaya pemerasan.
Achsanul menceritakan, dua hingga tiga bulan lalu, Komisi XI sempat melakukan rapat kerja dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, sebelum rapat dimulai, 10-15 orang anggota Komisi XI berbincang di ruang komisi sambil menunggu anggota Dewan yang lain datang. Di dalam diskusi kecil itu, Achsanul mengatakan, pihak Merpati dihadiri oleh tiga direkturnya, yakni Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Muhammad Roem, dan Direktur Operasional Asep Eka Nugraha. Adapun anggota Komisi XI yang ada yaitu Zulkflimansyah, Soemaryoto, Andi Timo, dan Linda Megawati.
"Yang aktif saat itu bertanya kepada saya soal business plan-nya yang belum kami terima karena business plan sebelumnya saat Dirut Merpati masih Pak Johnny, itu lengkap dan detail sekali, sementara business plan Pak Rudy tidak ada," kata Achsanul.
Ia pun menegaskan tidak ada candaan soal meminta jatah ataupun commitment fee yang dilontarkan anggota Dewan saat itu terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam perbincangan santai dengan ketiga direksi tersebut. "Tidak ada candaan yang menjurus ke arah situ. Sama sekali tidak ada. Makanya, saya bingung kenapa pertemuan itu disebut Pak Dahlan sebagai upaya pemerasan," ujar Achsanul.
Berita terkait dapat dilihat dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR
